Kontributor
Renndy Putra Atriadi, S.Kom
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas menjadi tuan rumah Kunjungan Benchmarking Program Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) pada Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Dekanat Lantai II FISIP Universitas Andalas ini dilaksanakan dalam rangka pendirian Program Doktor (S3) Studi Kebijakan di lingkungan Pascasarjana UNTIRTA. Melalui pertemuan tersebut, kedua institusi berdiskusi dan bertukar informasi serta pengalaman terkait proses pendirian dan pengembangan program studi baru.
Benchmarking merupakan proses membandingkan sistem, praktik, dan kinerja suatu institusi dengan institusi lain yang dinilai memiliki capaian baik. Tujuannya adalah mengidentifikasi peluang perbaikan sekaligus mempelajari praktik terbaik yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing lembaga. Dalam konteks ini, Pascasarjana UNTIRTA memandang pengalaman FISIP Universitas Andalas sebagai rujukan yang relevan, mengingat fakultas tersebut memiliki kompetensi di bidang ilmu sosial dan politik yang berkaitan erat dengan kajian kebijakan publik.
Program Doktor Studi Kebijakan merupakan langkah strategis perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas riset dan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menganalisis serta merumuskan kebijakan berbasis bukti. Namun, proses pendiriannya tidak sederhana. Perguruan tinggi perlu memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat, menyiapkan kurikulum serta tenaga pengajar dengan kualifikasi doktoral yang memadai, dan memenuhi berbagai ketentuan administratif yang ditetapkan. Dalam hal inilah, pembelajaran dari institusi yang telah berpengalaman menjadi bekal yang sangat berharga.
Kunjungan ini memberi ruang bagi pihak Pascasarjana UNTIRTA untuk mempelajari pengalaman FISIP Universitas Andalas dalam mengelola proses pengembangan program studi, khususnya di tingkat doktoral. Dialog yang terbangun diharapkan dapat membuka pertukaran gagasan secara terbuka, mulai dari tahapan persiapan naskah akademik program S3 Studi Kebijakan, tantangan yang kerap dihadapi, hingga upaya menjaga mutu penyelenggaraan program setelah berjalan. Pola diskusi dua arah ini dinilai penting agar setiap pihak tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berbagi praktik baik yang telah diterapkan di institusinya masing-masing.
Kegiatan ini juga menjadi wujud kerja sama antarperguruan tinggi yang saling mendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Dalam undangan resmi yang disampaikan, pihak penyelenggara mengharapkan kehadiran para undangan untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Partisipasi aktif dari berbagai pihak diyakini akan memperkaya diskusi, terutama terkait bagaimana program studi kebijakan dapat dirancang agar relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional.
Fakultas berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua institusi serta mempererat jejaring kerja sama di masa mendatang. Pertukaran pengalaman semacam ini diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan Program Doktor Studi Kebijakan yang berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakat.
