FISIP Universitas Andalas Laksanakan Penandatanganan MoU dan Seminar Nasional Bersama KPU Provinsi Sumatera Barat

Kontributor
Try Julian Adi Putra, S.Hum.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas melalui Laboratorium Ilmu Politik menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Seminar Nasional. Kegiatan ini mengusung tema “Dari Kampus untuk Demokrasi: Meneguhkan Peran serta Membangun Kesadaran Politik Generasi Milenial dan Gen Z di Era Digital” dan dilaksanakan melalui kerja sama strategis dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat.

Acara tersebut berlangsung pada Senin, 17 November 2025, bertempat di Ruang Sidang Lantai 2 Dekanat FISIP Universitas Andalas. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya institusional kampus dalam memperkuat fungsi pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan literasi politik dan peningkatan partisipasi demokrasi, khususnya bagi generasi muda di tengah tantangan era digital.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Andalas yang diwakili oleh Sekretaris Universitas, Dr. Aidilni Zetra, MA. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Dekan FISIP Universitas Andalas, Dr. Jendrius, M.Si., Ketua Departemen Ilmu Politik, Dr. Zulfadli, S.H.I., M.Si., serta sejumlah tokoh penting dari penyelenggara pemilu. Di antaranya Komisioner KPU Republik Indonesia, Bapak Idham Kholid, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Surya Efitrimen, beserta jajaran Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat lainnya.

Dalam sambutannya, pihak universitas menegaskan pentingnya peran kampus dalam membangun kesadaran politik yang kritis, inklusif, dan berkelanjutan. Kerja sama antara FISIP Universitas Andalas dan KPU Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi yang produktif dalam penyelenggaraan kegiatan edukasi politik, riset, serta pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan MoU yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan ini menjadi simbol penguatan hubungan kelembagaan antara dunia akademik dan lembaga penyelenggara pemilu. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, seperti pengembangan literasi politik, pendidikan pemilih, kajian demokrasi, serta keterlibatan mahasiswa dalam program-program edukatif yang berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi.

Usai penandatanganan MoU, kegiatan dilanjutkan dengan Seminar Nasional yang menghadirkan narasumber dari KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Barat. Dalam sesi pemaparan materi, para narasumber menekankan pentingnya peran generasi Milenial dan Gen Z dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Generasi muda dinilai memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan, terutama dalam memanfaatkan ruang digital secara bijak untuk mendorong partisipasi politik yang sehat dan bertanggung jawab.

Era digital, menurut para narasumber, memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi, baik melalui diskursus publik, advokasi kebijakan, maupun partisipasi dalam pemilu. Namun demikian, tantangan seperti maraknya disinformasi, hoaks, dan polarisasi politik juga menuntut kecerdasan literasi digital agar masyarakat, khususnya mahasiswa, mampu menyaring informasi secara kritis dan objektif.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya jumlah mahasiswa yang hadir serta keaktifan mereka dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan FISIP Universitas Andalas memanfaatkan forum ini untuk memperdalam pemahaman mereka terkait dinamika demokrasi, kepemiluan, serta peran generasi muda dalam kehidupan politik nasional.

Selain memperoleh wawasan dan penguatan kapasitas politik, peserta seminar juga mendapatkan E-Sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dalam kegiatan berskala nasional ini. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi mahasiswa untuk terus berkontribusi dalam pengembangan demokrasi yang berkualitas.

Melalui terselenggaranya kegiatan ini, FISIP Universitas Andalas berharap kolaborasi akademik bersama KPU Provinsi Sumatera Barat dapat terus berlanjut dan berkembang. Sinergi antara kampus dan lembaga penyelenggara pemilu diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan literasi politik masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai fondasi penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia.